Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Desa Krasak menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada Senin, 1 Desember 2025, bertempat di Balai Desa Krasak. Kegiatan ini merupakan agenda penting dalam rangka evaluasi, koordinasi, serta penyelarasan program pembangunan desa.

Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa, anggota BPD, pengurus dan anggota LPM Desa Krasak. Kehadiran seluruh unsur lembaga desa ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga.

Agenda dan Pembahasan Utama

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Desa Krasak memaparkan beberapa pokok pembahasan, antara lain:

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2025, mencakup capaian kegiatan di berbagai bidang seperti infrastruktur, pemberdayaan, sosial kemasyarakatan, dan peningkatan pelayanan administrasi desa, serta raihan atas lomba Desa atau Lomba Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025

2. Inventarisasi Permasalahan yang Dihadapi di Tingkat Lapangan, termasuk kendala teknis, hambatan koordinasi, serta kebutuhan percepatan pada beberapa program prioritas.

3. Rencana Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026, yang menekankan pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan publik, serta optimalisasi pemberdayaan kelembagaan desa.

4. Penajaman Prioritas Pembangunan, dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Dusun, aspirasi warga, serta rekomendasi dari BPD dan LPM.

Peran BPD dan LPM dalam Forum RDP

BPD sebagai mitra pemerintah desa menyampaikan sejumlah pandangan strategis terkait pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan anggaran, serta pentingnya peningkatan komunikasi formal antar lembaga. Sementara LPM menyoroti penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan dan perlunya peningkatan efektivitas program pemberdayaan.

Kedua lembaga tersebut memberikan catatan, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang sangat diperlukan untuk penyempurnaan proses pembangunan desa. Dialog berjalan dinamis, terbuka, dan tetap mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

Komitmen Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Krasak menegaskan komitmennya untuk:

• Menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan oleh BPD dan LPM,

• Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan,

• Mengoptimalkan sinergi antar lembaga desa, serta

• Menjaga keberlanjutan forum dialog seperti RDP sebagai wadah evaluasi dan koordinasi rutin.

Rapat Dengar Pendapat ini diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai pijakan bersama untuk mewujudkan pembangunan Desa Krasak yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Kegiatan ditutup dengan penyepakatan tindak lanjut atas beberapa rekomendasi strategis, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja di tahun mendatang.