Krasak – Pemerintah Desa Krasak melaksanakan Musyawarah Desa pada Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Balai Desa Krasak. Agenda musyawarah tersebut membahas sekaligus menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Asal Desa Krasak.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dewan Pimpinan Desa Serikat Buruh Migran Indonesia (DPD SBMI) Desa Krasak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDesa) Krasak, serta masyarakat yang peduli terhadap isu perlindungan buruh migran. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat Desa Krasak terhadap nasib pekerja migran dan keluarganya.

Dalam sambutannya, Kuwu Desa Krasak menyampaikan bahwa penyusunan peraturan desa ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi warga. “Peraturan desa ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Desa terhadap warga yang bekerja sebagai pekerja migran. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan hak-hak keluarga pekerja migran dapat terlindungi dengan baik,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan dukungannya. “Kami menyambut baik langkah Pemerintah Desa dalam menyusun peraturan ini, karena akan memberikan rasa aman dan perlindungan yang lebih jelas bagi warga yang bekerja di luar negeri maupun keluarga yang ditinggalkan di desa,” ujarnya.

Musyawarah berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Hasil kesepakatan dalam forum ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.